RETORIKA DAN REFORMASI

RETORIKA DAN REFORMASI

Indonesia merupakan salah satu negara yang memperlihatkan gerakan mahasiswa memiliki peran penting bagi perubahan politik. Meskipun demikian, mahasiswa bukan satu-satunya dan tidak cukup memadai bila ingin mewujudkan perubahan secara sukses.

Mahasiswa merupakan kelompok yang relatif permanen dalam menentang pemerintahan diktator. Tetapi, mereka tidak dapat menumbangkan sistem pemerintahan yang otoriter jika tidak adanya dukungan kelompok-kelompok lain. Keberadaan gerakan mahasiswa sering kali dipandang sebagai gerakan moral daripada sebagai gerakan politik praktis yang mencerminkan kapasitas tertentu. Mahasiswa telah banyak merubah tatanan masyarakat semenjak di jatuhkannya soeharto pada tahun 1998, pada saat itulah puncak pergerakan mahasiswa, namun gerakan mahasiswa pada tahun 1998 tidak didasari pandangan idiologis sehingga tidak terjadi polarisasi yang ekstrim seperti pada tahun 1966, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 lebih bersifat pragmatis dan tidak memiliki paradigma gerakan yang sama kecuali hanya keinginan menjatuhkan soeharto dan orde baru sebagai rezim yang dinilai lebih represif.

Di indonesia, penguasa orde baru ditumbangkan, baru upaya melakukan perubahan dilakukan. Pada tahap selanjutnya, masalah transisi lebih merupakan bagaimana elemen-elemen baru menjalankan tugas barunya yang mana elemen baru tersebut sama dengan elemen lama yang dapat di ajak untuk melakukan perubahan secara menyeluruh. Sebagai drama perjuangan, keruntuhan penguasa otoriter yang berlangsung secara damai, memunculkan euforia kemenangan. Penyeban runtuhnya pemerintah otoriter tidak sama dan bahkan berbeda dengan faktor pencipta demokratisasi. Sebagian kalangan berpendapat bahwa penguasa orde baru runtuh karena kerasnya rezim terhadap sikap kritis masyarakat, kegagalan ekonomi dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

            Pada tingkatan yang paling sederhana, demokratisasi mensyaratkan tiga hal, yakni berakhirnya sistem otoriter, dibangunnya penguasa yang demokratis dan pengonsolidasian sistem demokratis. Namun sesungguhnya di dalam proses itu selalu terdapat tautologi. Ketika aktor-aktor politik menggulingkan pemerintah otoriter, selalu ada pertanyaan “ mengapa mereka melakukan penggulingan? “ tentu jawabannya karena mereka mempunyai kepentingan, nilai dan tujuan mereka. Ini berarti demokrasi dapat diciptakan, sekalipun rakyat tidak menghendakinya. Runtuhnya orde baru dan jatuhnya soeharto harus dipandang dalam pengertian yang kritis, artinya krisis ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya faktor penyebab jatuhnya pemerintah orde baru. Gerakan mahasiswa juga tidak dapat menjelaskan secara memadai proses tersebut.

            Orde baru merupakan impian banyak pihak sebagai sistem pemerintahan yang berbeda dengan sebelumnya, sistem baru ini sekaligus mengakhiri corak pemerintahan yang juga bersifat sentralistis yang bertumpu pada figur presiden soekarno, jika dilihat bahwa legitimasi kekuasaan yang dipegang orde baru berakar dari sana. Sedangkan memudarnya legitimasi ini sejalan dengan perkembangan kekuasaan itu sendiri. Secara teoritik, sumber legitimasi kekuasaan yang otoriter pun dapat lebih dari satu faktor. Dalam konteks ini, sering disinggung bahwa sumber legitimasi itu adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Efektivitas terhadap sumber legitimasi sangant ditentukan oleh tingkat keberhasilan pemerintah untuk membuktikannya. Sejarah tidak dapat dihidupkan kembali, tetapi spekulasi terhadap jejek-jejak tersebut dapat didasarkan pada pola-pola yang dideteksi melalui jejak-jejak komunikasi. Bowers dan Ochs merumuskan retorika, agitasi dan kontrol dipakai sebagai alat untuk mengamati konflik sosial yang terjadi selama gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an atau gerakan anti perang Vietnam tahun 1970-an yang tentu saja dapat digunakan untuk mengkaji reformasi di indonesia.