RETORIKA DAN REFORMASI
Indonesia merupakan salah satu
negara yang memperlihatkan gerakan mahasiswa memiliki peran penting bagi
perubahan politik. Meskipun demikian, mahasiswa bukan satu-satunya dan tidak
cukup memadai bila ingin mewujudkan perubahan secara sukses.
Mahasiswa merupakan
kelompok yang relatif permanen dalam menentang pemerintahan diktator. Tetapi,
mereka tidak dapat menumbangkan sistem pemerintahan yang otoriter jika tidak
adanya dukungan kelompok-kelompok lain. Keberadaan gerakan mahasiswa sering
kali dipandang sebagai gerakan moral daripada sebagai gerakan politik praktis
yang mencerminkan kapasitas tertentu. Mahasiswa telah banyak merubah tatanan
masyarakat semenjak di jatuhkannya soeharto pada tahun 1998, pada saat itulah
puncak pergerakan mahasiswa, namun gerakan mahasiswa pada tahun 1998 tidak
didasari pandangan idiologis sehingga tidak terjadi polarisasi yang ekstrim
seperti pada tahun 1966, gerakan mahasiswa pada tahun 1998 lebih bersifat
pragmatis dan tidak memiliki paradigma gerakan yang sama kecuali hanya
keinginan menjatuhkan soeharto dan orde baru sebagai rezim yang dinilai lebih
represif.
Di indonesia, penguasa
orde baru ditumbangkan, baru upaya melakukan perubahan dilakukan. Pada tahap
selanjutnya, masalah transisi lebih merupakan bagaimana elemen-elemen baru
menjalankan tugas barunya yang mana elemen baru tersebut sama dengan elemen
lama yang dapat di ajak untuk melakukan perubahan secara menyeluruh. Sebagai
drama perjuangan, keruntuhan penguasa otoriter yang berlangsung secara damai,
memunculkan euforia kemenangan. Penyeban runtuhnya pemerintah otoriter tidak
sama dan bahkan berbeda dengan faktor pencipta demokratisasi. Sebagian kalangan
berpendapat bahwa penguasa orde baru runtuh karena kerasnya rezim terhadap
sikap kritis masyarakat, kegagalan ekonomi dan praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme.
Pada
tingkatan yang paling sederhana, demokratisasi mensyaratkan tiga hal, yakni
berakhirnya sistem otoriter, dibangunnya penguasa yang demokratis dan
pengonsolidasian sistem demokratis. Namun sesungguhnya di dalam proses itu
selalu terdapat tautologi. Ketika aktor-aktor politik menggulingkan pemerintah
otoriter, selalu ada pertanyaan “ mengapa mereka melakukan penggulingan? “
tentu jawabannya karena mereka mempunyai kepentingan, nilai dan tujuan mereka.
Ini berarti demokrasi dapat diciptakan, sekalipun rakyat tidak menghendakinya.
Runtuhnya orde baru dan jatuhnya soeharto harus dipandang dalam pengertian yang
kritis, artinya krisis ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya
faktor penyebab jatuhnya pemerintah orde baru. Gerakan mahasiswa juga tidak
dapat menjelaskan secara memadai proses tersebut.
Orde baru merupakan impian banyak pihak sebagai sistem
pemerintahan yang berbeda dengan sebelumnya, sistem baru ini sekaligus
mengakhiri corak pemerintahan yang juga bersifat sentralistis yang bertumpu pada
figur presiden soekarno, jika dilihat bahwa legitimasi kekuasaan yang dipegang
orde baru berakar dari sana. Sedangkan memudarnya legitimasi ini sejalan dengan
perkembangan kekuasaan itu sendiri. Secara teoritik, sumber legitimasi
kekuasaan yang otoriter pun dapat lebih dari satu faktor. Dalam konteks ini,
sering disinggung bahwa sumber legitimasi itu adalah pertumbuhan ekonomi,
stabilitas politik dan keamanan. Efektivitas terhadap sumber legitimasi sangant
ditentukan oleh tingkat keberhasilan pemerintah untuk membuktikannya. Sejarah
tidak dapat dihidupkan kembali, tetapi spekulasi terhadap jejek-jejak tersebut
dapat didasarkan pada pola-pola yang dideteksi melalui jejak-jejak komunikasi.
Bowers dan Ochs merumuskan retorika, agitasi dan kontrol dipakai sebagai alat
untuk mengamati konflik sosial yang terjadi selama gerakan hak-hak sipil pada
tahun 1960-an atau gerakan anti perang Vietnam tahun 1970-an yang tentu saja
dapat digunakan untuk mengkaji reformasi di indonesia.
